Wawancara Perspektif Baru: Perkembangan Dalam Peran Tionghoa
PERSPEKTIF BARU BERSAMA WIMAR WITOELAR:
Christine Susanna Tjhin adalah seorang peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS) sejak 2003. Kami sering mendengarkan pandangannya di forum umum dan tulisannya di berbagai media, terutama juga kehadirannya dalam forum riset. Tapi yang kami ingin sorot sekarang beberapa pandangannya mengenai topik pembawaan perilaku peran kaum turunan Tionghoa di Indonesia. Ini bukan hanya karena dia keturunan Tionghoa tapi minat pribadinya dan juga terkait banyak aspek seperti dirinya sebagai peneliti, aspek kelompok minoritas, dan aspek perkembangan demokrasi di Indonesia.
Menurut Christine, kini sudah mulai ada pergeseran pandangan pada etnis Tionghoa untuk pengakuan. Mereka melihat tuntutan untuk mendapatkan keadilan terhadap kejadian Mei itu sudah tidak kena strateginya. Kini mereka sudah punya semacam pemahaman bahwa perjuangan pengakuan terhadap komunitas Tionghoa itu tidak cuma di sana. Selain itu, pada saat ini juga sudah muncul tantangan-tantangan baru, seperti rencana memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) anti-diskriminasi antar etnis.
Namun persoalannya, di komunitas Tionghoa kini masih sangat sedikit yang menekuni bidang advokasi sehingga masih sulit turut mengawal proses legislasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama dalam hal RUU anti-diskriminasi. Karena itu Christine sebagai bagian dari bagian dari komunitas Tionghoa berusaha untuk melakukan capacity building pada mereka. Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Christine Susanna Tjhin.
Di Indonesia, peran Tionghoa menjadi parameter kemajuan atau kemunduran kita. Kini saya melihat kemajuan besar paling tidak dalam hal pengakuan formal terhadap keturunan Tionghoa sesudah kerusuhan Mei sampai sekarang. Tapi apa kemajuan itu memang mendasar dan sustainable?
Saya pikir model itu sustainable atau terkonsolidasi dengan baik, walaupun masih punya keraguan-keraguan. Itu mungkin bisa dilihat dari segi kuantitas terutama pada masa pemilu 2004. Banyak sekali rekan-rekan di komunitas Tionghoa begitu bersemangat untuk mengikuti Pemilu seperti menjadi calon legislatif atau lainnya seperti pendukung kampanye. Itu selain perlu disyukuri, kita juga perlu kritis dalam melihatnya. Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan dan itu terlihat setelah Pemilu 2004 selesai. Dalam arti, kerja kampanye sudah selesai dan calon legislatif sudah terpilih, ada sebagian kecil menang dan sebagian lagi tidak menang tapi kemudian follow up-nya tidak ada. Bisa dikatakan seperti euphoria saja pada tahun 2004 itu.
Apakah maksudnya follow up dari segi keturunan Tionghoa yang dipercayakan menduduki posisi penting?
Tidak cuma itu saja. Dalam arti lebih pada partisipasi politik yang lebih luas. Contoh yang paling kongkrit dan kebetulan juga menjadi bagian dari penelitian saya adalah partisipasi masyarakat pada proses kebijakan atau yang mungkin dikenal dengan istilah kebijakan partisipatif. Selama ini saya memakai itu sebagai parameter, misalnya, sejauh mana partisipasi politik komunitas Tionghoa itu sudah berkembang.
Salah satu contoh kongkrit beberapa hari yang lalu ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) anti-diskriminasi, ras dan etnis. Saya mencoba mencari tahu sejauh mana teman-teman di komunitas Tionghoa sudah benar-benar memahami esensi dari RUU ini. Dari rangkaian RDP tersebut salah satunya mengundang komunitas Tionghoa. Dalam hal ini DPR mengundang empat elemen asosiasi Tionghoa. Mereka diminta datang untuk memberikan komentar dan pandangannya.
Tapi satu permasalahannya mereka tidak mempunyai tim advokasi yang solid atau istilahnya kapasitas untuk melakukan advokasi maupun mengerti substansi dari RUU yang sedang mereka perjuangkan itu. Padahal RUU ini sangat eksplisit dalam merepresentasikan kepentingan orang Tionghoa tentunya bersama kelompok-kelompok etnis yang lain.
Di komunitas Tionghoa ada dorong mendorong mengenai siapa yang maju dan terlihat sekali teman-teman yang benar-benar menekuni bidang advokasi itu sangat sedikit sekali. Akhirnya dari empat elemen Tionghoa yang diundang ke RDP itu, mereka meminta satu rekan saya untuk mewakili mereka. Saya pikir tidak bisa seperti itu. Apalagi rekan saya itu walaupun Tionghoa, dia sebenarnya juga aktif digerakan masyarakat sipil yang membawa bendera anti-diskriminasi yang sifatnya lebih luas sehingga tentu ada dilema-dilema. Jadi bagaimana mengadvokasi kalau misalnya tiap-tiap komunitas itu tidak siap dengan ujung tombak mereka dalam mengawal proses legislasi dari DPR ini. Ini salah satu contoh saja.
Saya dari kecil juga bergaul dengan orang Tionghoa kemudian mengamatinya. Dari dulu kesannya orang Tionghoa itu tertekan di satu pihak tapi di pihak lain mereka itu lincah. Mereka barangkali tertekan di bidang politik dan lincahnya di bidang bisnis. Itu stereotype-nya. Tapi sejak 1998 sebetulnya dunia lebih terbentang lebar untuk partisipasi politik. Apakah orang Tionghoa itu cepat merespons kesempatan baru atau memang belum terbuka betul kesempatan itu?
Saya pikir ada pada keduanya. Dalam arti kesempatan itu terbuka betul tapi saya pikir itu tidak benar-benar terbuka. Banyak sekali contoh-contohnya seperti pemilu 2004 yang membuka kesempatan untuk komunitas Tionghoa untuk berpartisipasi hanya dalam bentuk ATM, dalam arti diminta uangnya.
Apakah pendukung dari partai-partai yang secara tersirat menghimpun orang Tionghoa itu tidak pernah berkembang? Apakah perhimpunan atau kelompok yang basisnya etnis Tionghoa memperkuat partisipasi politik atau memperkuat exclusivisme-nya?
Kalau saya pikir mereka sebenarnya secara sadar berusaha untuk menghapus exclusive-nya itu. Tapi dalam proses melakukannya itu kadang ada salah pemahaman dari pihak luar, atau orang-orang itu memang belum terbiasa dengan praktek politik yang demokratis mungkin karena masa lalunya sehingga keluarnya mungkin agak lain dari yang ideal. Jadi sebenarnya usaha dari dua pihak ada dalam arti yang satu mau membuka dan yang satu juga mau partisipasi, tapi proses pembelajarannya masih berlangsung.
Apakah ada Stockholm syndrome yang membuat orang yang kelamaan di penjara lama-lama menjadi suka sama dengan yang memenjarakannya? Katakanlah, dulu orang Tionghoa terpaksa kerja sama dengan orang Soeharto atau Golkar. Apakah ada atau tidak orang yang keterusan senang dengan pola tersebut dan tidak mau bebas?
Ada, masih ada yang polanya seperti itu. Jadi partisipasi politik itu keberhasilannya dinilai berdasarkan kedekatan orang atau kelompok itu pada kekuasaan. Misalnya, sewaktu peristiwa tsunami di Aceh. Itu sebenarnya sudah menunjukan indikasi yang cukup menggembirakan. Solidaritas dan inisiatif yang muncul mengembirakan. Tapi itu betapa beragamnya. Mulai dari yang happy dengan mendekatkan diri pada pentolan-pentolan kekuasaan dengan menghantarkan cek di atas nampan perak sampai mereka yang lebih memilih untuk mendirikan yayasan dan kemudian bekerja dengan masyarakat lokal. Juga ada yang mendorong anak-anak mudanya menjadi relawan dikirim ke Banda Aceh atau Medan. Yang ada di Medan juga didorong untuk membantu posko pengungsi. Jadi keragaman itu masih ada dan tentunya yang masih menempel pola lama juga ada.
Bagaimana keragaman dari segi ideologi? Sebab, kita tahu ada beberapa perhimpunan orang Tionghoa yang dinamis. Kadang-kadang berhimpun atau membelah dan sebagainya. Apa dasar pengelompokan itu, apakah agama atau politik atau ekonomi atau sosial?
Itu yang selama ini saya belum benar-benar mendapatkannya secara eksplisit. Tentunya setiap asosiasi mempunyai visi dan misi yang diutarakan secara tertulis. Sebenarnya secara pukul rata semuanya sama seperti demi kemajuan bangsa. Hanya memang pada akhirnya yang saya lihat dari sekian banyak asosiasi yang ada kadang–kadang juga ada irisan-irisan keanggotaan. Maksudnya, kadang-kadang secara formal mungkin para ketuanya pecah dan membuat lembaga baru. Tapi nanti para anggotanya sama juga. Mereka masuk ke asosiasi A dan juga asosiasi B sehingga yang terjadi adalah distribusi sumber dayanya saja menjadi lebih melebar. Tapi apakah kemudian ada semacam perbedaan yang begitu kontras? Saya belum melihatnya. Sampai saat ini yang saya lihat di asosiasi-asosiasi tersebut rata-rata tidak ada yang berubah sampai radikal.
Kalau saya mengambil satu isu, misalnya, kerusuhan Mei dan kasus kekerasan lainnya yang untuk sebagian aktifis Tonghoa dan juga non Tionghoa masih merupakan hal yang dikejar keadilannya. Tapi tentunya ada juga orang lain yang menganggapnya itu sudah masa lalu. Apakah itu masih menjadi hal yang mendefinisikan peran politik orang Tionghoa?
Sepertinya sudah mulai ada pergeseran. Dalam arti, tuntutan mereka untuk mendapatkan keadilan terhadap kejadian Mei itu tidak kena strateginya. Mungkin mereka sudah punya semacam pemahaman bahwa perjuangan pengakuan terhadap komunitas Tionghoa itu tidak cuma di sana. Pergeseran itu sudah ada. Itu kesatu. Dan kedua, bukan sekedar dari pemahaman saja tapi juga dari kenyataan bahwa akhirnya orang-orang jenuh juga. Jenuh dalam arti capai. Juga kenyataan bahwa pada tahun 1998 sewaktu pertama kali kejadian tersebut lembaga-lembaga donor langsung menuangkan sekian banyak uang untuk melakukan advokasi dan lain-lainnya. Sayangnya itu kini sudah tidak ada. Jadi mereka yang berkiprah di aspek masyarakat sipil kesulitan juga untuk mendorong itu. Sementara pada saat bersamaan sudah muncul tantangan-tantangan baru, seperti rencana memasukkan RUU anti-diskriminasi antar etnis, RUU hubungan antar etnis, dan sebagainya.
Secara sederhananya, semangat menggebu-gebu mencari keadilan 1998 setelah kerusuhan sekarang digantikan dengan situasi yang berbeda. Saya ingin tanya dari perspektif lain dan itu bukan berlaku untuk orang Tionghoa saja tapi keseluruhan. Menurut Anda bagaimana kelanjutan reformasi 1998 itu? Maksudnya, apa reformasi itu berlangsung pada kecepatan yang lebih lambat atau dilupakan dan kembali ke Orde Baru versi ringan atau lainnya?
Saya pikir ada beberapa aspek dari elemen partisipasi yang sudah tidak bisa dibalikan lagi kalau pun ada upaya-upaya elite mencoba mau membalikkan ke masa lalu.
Jadi sudah ada hasil yang permanen?
Bisa dibilang seperti itu. Istilahnya bukan permanen tapi sudah sulit untuk membalikkan arus itu. Sepertinya sudah ada kesadaran dari kalangan masyarakat sipil bahwa visinya sudah benar tapi strategisnya tidak tembus. Dalam arti, elit semakin oligarkis tapi masyarakat sipil kelihatan benar menggebu-gebu seperti di media masa dan lainnya. Tapi kok itu tidak tembus, tidak ada perubahan yang signifikan. Itu ditunjukan juga beberapa saat yang lalu seperti hasil penelitian Demos yang salah satu aspeknya bahwa saat ini sebagian dari masyarakat sipil itu mencoba untuk masuk ke politik.
Bukankah itu sudah dilakukan? Maksudnya, kalau melihat politik formal sudah berisi beragam orang dan sebagian masyarakat sipil juga masuk. Apa kira-kira yang kurang?
Dari pembicaraan atau diskusi dengan teman-teman seperti di Yappika, saya menangkap bahwa selama ini dari kelompok-kelompok yang terbentuk saat 1998 itu memang ada sebagian yang sudah masuk. Dalam arti mereka sudah punya agenda dari awal untuk masuk dalam politik dan memang tujuannya berpolitik tapi jumlahnya itu tidak signifikan. Dan di kalangan masyarakat sipil sendiri masih belum bisa menerima penuh karena masih memandang bahwa masyarakat sipil tidak punya hubungan sama sekali dengan politik. Itu sah-sah saja. Hanya memang kesadaran saat ini makin menguat untuk melihat bahwa kayaknya kalau tidak ikut dalam proses politik akan sulit.
Kalau ikut, apakah dalam sistem kepartaian yang sekarang atau lainnya?
Mungkin bisa melalui sistem kepartaian atau untuk kasus-kasus tertentu seperti Aceh mungkin bisa melalui calon independen, partai lokal, dan lain-lain. Tapi terus terang untuk di luar Aceh kedua aspek tadi yaitu calon independen dan partai lokal itu sepertinya akan sulit.
Apa di Aceh ada orang Tionghoa yang bisa didukung masuk ke politik formal?
Saya belum sampai mencarinya. Dalam arti belum pernah mendengar kabar ke arah sana karena sepertinya belum terlihat calon sama sekali. Bahkan untuk partisipasi politik pun saya tidak tahu. Saya belum menemukannya.
Pemberdayaan kaum Tionghoa tentu harus searah dengan pemberdayaan gender, pemberdayaan sosial. Sebenarnya banyak calon orang-orang politik yang kuat dari etnis Tionghoa, gender wanita, pintar, dan muda, contohnya Christine Tjhin. Mengapa Anda tidak masuk politik atau membuat partai sehingga jangan cuma berbicara?
Saya pikir karena saya orang baru. Maksudnya, saya juga merasa bahwa kapasitas saya belum cukup untuk ke sana.
Banyak sekali orang yang memperjuangan semua ini untuk rekan-rekannya, padahal yang paling qualified sebetulnya dirinya sendiri. Sekarang kalau ada kesempatan, apakah Anda bersedia berkomitmen pada suatu posisi politik formal?
Saya tidak mau menutup kemungkinan itu. Tapi saya juga tidak bisa menjawab iya secara tegas dan penuh percaya diri saat ini karena memang hati saya belum ke sana. Saya saja kadang-kadang masih merasa bahwa teman-teman yang berpandangan element masyarakat sipil itu harus masuk ke politik, saya pikir itu pilihan penting. Yang penting pilihannya ada dan pilihan itu dibuka. Tapi apakah kemudian saya melakukan hal yang sama? Saya belum yakin. Sebenarnya bukannya tidak mau sama sekali, saya pikir saya mau mencari yang terbaik. Saya pernah bertanya kepada mentor-mentor yang saya percaya betul, mereka mengatakan tidak ada partai politik yang sebaiknya saya masuki.
Memang tidak ada karena kita melihat yang diharapkan 1998 itu sekarang tidak ada pada sistem kepartaian. Tapi orang selalu mengatakan pilihannya antara membereskan lapangan atau turun main bola. Di mana kita berada sekarang, apakah masih tetap membereskan lapangan atau turun saja bermain?
Salah satu pertimbangan saya adalah terkait peran saya di komunitas Tionghoa. Ini bukan berarti saya mau hanya memikirkan komunitas Tionghoa tapi saya sebagai bagian dari element itu. Peran yang bisa saya lakukan, misalnya, untuk capacity building dulu pada mereka. Denga kata lain membersihkan lapangan dulu. Kalau saya maju sekarang pun dengan mengambil contoh tadi untuk proses RDP tentang advokasi, saya kelimpungan juga dong.
Soal kapasitas di kalangan Tionghoa, apakah itu gampang atau susah karena kaum Tionghoa punya kemampuan yang sudah bersejarah, teruji dalam bidang yang lain? Apakah itu gampang untuk memindahkannya ke bidang public issue?
Kalau menurut saya tidak gampang sampai saat ini. Saya sudah bergulat di bidang penelitian dan juga berusaha untuk berjaringan dengan kelompok masyarakat sipil yang berbeda-beda tapi saya merasa tiga tahun ini belum menghasilkan apa-apa. Kadang-kadang saya suka stress juga.
Orang suka membuat diri susah. Jadi apakah Anda membuat diri susah atau tidak? Apakah hidup seorang peneliti itu berbeda dengan seorang aktifis?
Tidak juga. Seperti di CSIS itu tipe-tipe peneliti banyak sekali. Mulai dari akademisi sekali sampai mereka yang tidak tertarik sama sekali dengan jaringan segala macamnya atau sampai yang kerjanya berjaringan terus. Kalau saya masih yang tengah-tengah. Saya masih yang memilih-milih untuk seberapa mood lewat persamaan. Saya memang harus mengenal teman-teman di jaringan masyarakat sipil lainnya, tapi saya ingin yang tidak merasa ada banyak perbedaan pemimpin dengan aktivis.
Christine Susanna Tjhin adalah seorang peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS) sejak 2003. Kami sering mendengarkan pandangannya di forum umum dan tulisannya di berbagai media, terutama juga kehadirannya dalam forum riset. Tapi yang kami ingin sorot sekarang beberapa pandangannya mengenai topik pembawaan perilaku peran kaum turunan Tionghoa di Indonesia. Ini bukan hanya karena dia keturunan Tionghoa tapi minat pribadinya dan juga terkait banyak aspek seperti dirinya sebagai peneliti, aspek kelompok minoritas, dan aspek perkembangan demokrasi di Indonesia.
Menurut Christine, kini sudah mulai ada pergeseran pandangan pada etnis Tionghoa untuk pengakuan. Mereka melihat tuntutan untuk mendapatkan keadilan terhadap kejadian Mei itu sudah tidak kena strateginya. Kini mereka sudah punya semacam pemahaman bahwa perjuangan pengakuan terhadap komunitas Tionghoa itu tidak cuma di sana. Selain itu, pada saat ini juga sudah muncul tantangan-tantangan baru, seperti rencana memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) anti-diskriminasi antar etnis.
Namun persoalannya, di komunitas Tionghoa kini masih sangat sedikit yang menekuni bidang advokasi sehingga masih sulit turut mengawal proses legislasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama dalam hal RUU anti-diskriminasi. Karena itu Christine sebagai bagian dari bagian dari komunitas Tionghoa berusaha untuk melakukan capacity building pada mereka. Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Christine Susanna Tjhin.
Saya pikir model itu sustainable atau terkonsolidasi dengan baik, walaupun masih punya keraguan-keraguan. Itu mungkin bisa dilihat dari segi kuantitas terutama pada masa pemilu 2004. Banyak sekali rekan-rekan di komunitas Tionghoa begitu bersemangat untuk mengikuti Pemilu seperti menjadi calon legislatif atau lainnya seperti pendukung kampanye. Itu selain perlu disyukuri, kita juga perlu kritis dalam melihatnya. Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan dan itu terlihat setelah Pemilu 2004 selesai. Dalam arti, kerja kampanye sudah selesai dan calon legislatif sudah terpilih, ada sebagian kecil menang dan sebagian lagi tidak menang tapi kemudian follow up-nya tidak ada. Bisa dikatakan seperti euphoria saja pada tahun 2004 itu.
Apakah maksudnya follow up dari segi keturunan Tionghoa yang dipercayakan menduduki posisi penting?
Tidak cuma itu saja. Dalam arti lebih pada partisipasi politik yang lebih luas. Contoh yang paling kongkrit dan kebetulan juga menjadi bagian dari penelitian saya adalah partisipasi masyarakat pada proses kebijakan atau yang mungkin dikenal dengan istilah kebijakan partisipatif. Selama ini saya memakai itu sebagai parameter, misalnya, sejauh mana partisipasi politik komunitas Tionghoa itu sudah berkembang.
Salah satu contoh kongkrit beberapa hari yang lalu ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) anti-diskriminasi, ras dan etnis. Saya mencoba mencari tahu sejauh mana teman-teman di komunitas Tionghoa sudah benar-benar memahami esensi dari RUU ini. Dari rangkaian RDP tersebut salah satunya mengundang komunitas Tionghoa. Dalam hal ini DPR mengundang empat elemen asosiasi Tionghoa. Mereka diminta datang untuk memberikan komentar dan pandangannya.
Tapi satu permasalahannya mereka tidak mempunyai tim advokasi yang solid atau istilahnya kapasitas untuk melakukan advokasi maupun mengerti substansi dari RUU yang sedang mereka perjuangkan itu. Padahal RUU ini sangat eksplisit dalam merepresentasikan kepentingan orang Tionghoa tentunya bersama kelompok-kelompok etnis yang lain.
Di komunitas Tionghoa ada dorong mendorong mengenai siapa yang maju dan terlihat sekali teman-teman yang benar-benar menekuni bidang advokasi itu sangat sedikit sekali. Akhirnya dari empat elemen Tionghoa yang diundang ke RDP itu, mereka meminta satu rekan saya untuk mewakili mereka. Saya pikir tidak bisa seperti itu. Apalagi rekan saya itu walaupun Tionghoa, dia sebenarnya juga aktif digerakan masyarakat sipil yang membawa bendera anti-diskriminasi yang sifatnya lebih luas sehingga tentu ada dilema-dilema. Jadi bagaimana mengadvokasi kalau misalnya tiap-tiap komunitas itu tidak siap dengan ujung tombak mereka dalam mengawal proses legislasi dari DPR ini. Ini salah satu contoh saja.
Saya dari kecil juga bergaul dengan orang Tionghoa kemudian mengamatinya. Dari dulu kesannya orang Tionghoa itu tertekan di satu pihak tapi di pihak lain mereka itu lincah. Mereka barangkali tertekan di bidang politik dan lincahnya di bidang bisnis. Itu stereotype-nya. Tapi sejak 1998 sebetulnya dunia lebih terbentang lebar untuk partisipasi politik. Apakah orang Tionghoa itu cepat merespons kesempatan baru atau memang belum terbuka betul kesempatan itu?
Saya pikir ada pada keduanya. Dalam arti kesempatan itu terbuka betul tapi saya pikir itu tidak benar-benar terbuka. Banyak sekali contoh-contohnya seperti pemilu 2004 yang membuka kesempatan untuk komunitas Tionghoa untuk berpartisipasi hanya dalam bentuk ATM, dalam arti diminta uangnya.
Apakah pendukung dari partai-partai yang secara tersirat menghimpun orang Tionghoa itu tidak pernah berkembang? Apakah perhimpunan atau kelompok yang basisnya etnis Tionghoa memperkuat partisipasi politik atau memperkuat exclusivisme-nya?
Kalau saya pikir mereka sebenarnya secara sadar berusaha untuk menghapus exclusive-nya itu. Tapi dalam proses melakukannya itu kadang ada salah pemahaman dari pihak luar, atau orang-orang itu memang belum terbiasa dengan praktek politik yang demokratis mungkin karena masa lalunya sehingga keluarnya mungkin agak lain dari yang ideal. Jadi sebenarnya usaha dari dua pihak ada dalam arti yang satu mau membuka dan yang satu juga mau partisipasi, tapi proses pembelajarannya masih berlangsung.
Apakah ada Stockholm syndrome yang membuat orang yang kelamaan di penjara lama-lama menjadi suka sama dengan yang memenjarakannya? Katakanlah, dulu orang Tionghoa terpaksa kerja sama dengan orang Soeharto atau Golkar. Apakah ada atau tidak orang yang keterusan senang dengan pola tersebut dan tidak mau bebas?
Ada, masih ada yang polanya seperti itu. Jadi partisipasi politik itu keberhasilannya dinilai berdasarkan kedekatan orang atau kelompok itu pada kekuasaan. Misalnya, sewaktu peristiwa tsunami di Aceh. Itu sebenarnya sudah menunjukan indikasi yang cukup menggembirakan. Solidaritas dan inisiatif yang muncul mengembirakan. Tapi itu betapa beragamnya. Mulai dari yang happy dengan mendekatkan diri pada pentolan-pentolan kekuasaan dengan menghantarkan cek di atas nampan perak sampai mereka yang lebih memilih untuk mendirikan yayasan dan kemudian bekerja dengan masyarakat lokal. Juga ada yang mendorong anak-anak mudanya menjadi relawan dikirim ke Banda Aceh atau Medan. Yang ada di Medan juga didorong untuk membantu posko pengungsi. Jadi keragaman itu masih ada dan tentunya yang masih menempel pola lama juga ada.
Bagaimana keragaman dari segi ideologi? Sebab, kita tahu ada beberapa perhimpunan orang Tionghoa yang dinamis. Kadang-kadang berhimpun atau membelah dan sebagainya. Apa dasar pengelompokan itu, apakah agama atau politik atau ekonomi atau sosial?
Itu yang selama ini saya belum benar-benar mendapatkannya secara eksplisit. Tentunya setiap asosiasi mempunyai visi dan misi yang diutarakan secara tertulis. Sebenarnya secara pukul rata semuanya sama seperti demi kemajuan bangsa. Hanya memang pada akhirnya yang saya lihat dari sekian banyak asosiasi yang ada kadang–kadang juga ada irisan-irisan keanggotaan. Maksudnya, kadang-kadang secara formal mungkin para ketuanya pecah dan membuat lembaga baru. Tapi nanti para anggotanya sama juga. Mereka masuk ke asosiasi A dan juga asosiasi B sehingga yang terjadi adalah distribusi sumber dayanya saja menjadi lebih melebar. Tapi apakah kemudian ada semacam perbedaan yang begitu kontras? Saya belum melihatnya. Sampai saat ini yang saya lihat di asosiasi-asosiasi tersebut rata-rata tidak ada yang berubah sampai radikal.
Kalau saya mengambil satu isu, misalnya, kerusuhan Mei dan kasus kekerasan lainnya yang untuk sebagian aktifis Tonghoa dan juga non Tionghoa masih merupakan hal yang dikejar keadilannya. Tapi tentunya ada juga orang lain yang menganggapnya itu sudah masa lalu. Apakah itu masih menjadi hal yang mendefinisikan peran politik orang Tionghoa?
Sepertinya sudah mulai ada pergeseran. Dalam arti, tuntutan mereka untuk mendapatkan keadilan terhadap kejadian Mei itu tidak kena strateginya. Mungkin mereka sudah punya semacam pemahaman bahwa perjuangan pengakuan terhadap komunitas Tionghoa itu tidak cuma di sana. Pergeseran itu sudah ada. Itu kesatu. Dan kedua, bukan sekedar dari pemahaman saja tapi juga dari kenyataan bahwa akhirnya orang-orang jenuh juga. Jenuh dalam arti capai. Juga kenyataan bahwa pada tahun 1998 sewaktu pertama kali kejadian tersebut lembaga-lembaga donor langsung menuangkan sekian banyak uang untuk melakukan advokasi dan lain-lainnya. Sayangnya itu kini sudah tidak ada. Jadi mereka yang berkiprah di aspek masyarakat sipil kesulitan juga untuk mendorong itu. Sementara pada saat bersamaan sudah muncul tantangan-tantangan baru, seperti rencana memasukkan RUU anti-diskriminasi antar etnis, RUU hubungan antar etnis, dan sebagainya.
Secara sederhananya, semangat menggebu-gebu mencari keadilan 1998 setelah kerusuhan sekarang digantikan dengan situasi yang berbeda. Saya ingin tanya dari perspektif lain dan itu bukan berlaku untuk orang Tionghoa saja tapi keseluruhan. Menurut Anda bagaimana kelanjutan reformasi 1998 itu? Maksudnya, apa reformasi itu berlangsung pada kecepatan yang lebih lambat atau dilupakan dan kembali ke Orde Baru versi ringan atau lainnya?
Saya pikir ada beberapa aspek dari elemen partisipasi yang sudah tidak bisa dibalikan lagi kalau pun ada upaya-upaya elite mencoba mau membalikkan ke masa lalu.
Jadi sudah ada hasil yang permanen?
Bisa dibilang seperti itu. Istilahnya bukan permanen tapi sudah sulit untuk membalikkan arus itu. Sepertinya sudah ada kesadaran dari kalangan masyarakat sipil bahwa visinya sudah benar tapi strategisnya tidak tembus. Dalam arti, elit semakin oligarkis tapi masyarakat sipil kelihatan benar menggebu-gebu seperti di media masa dan lainnya. Tapi kok itu tidak tembus, tidak ada perubahan yang signifikan. Itu ditunjukan juga beberapa saat yang lalu seperti hasil penelitian Demos yang salah satu aspeknya bahwa saat ini sebagian dari masyarakat sipil itu mencoba untuk masuk ke politik.
Bukankah itu sudah dilakukan? Maksudnya, kalau melihat politik formal sudah berisi beragam orang dan sebagian masyarakat sipil juga masuk. Apa kira-kira yang kurang?
Dari pembicaraan atau diskusi dengan teman-teman seperti di Yappika, saya menangkap bahwa selama ini dari kelompok-kelompok yang terbentuk saat 1998 itu memang ada sebagian yang sudah masuk. Dalam arti mereka sudah punya agenda dari awal untuk masuk dalam politik dan memang tujuannya berpolitik tapi jumlahnya itu tidak signifikan. Dan di kalangan masyarakat sipil sendiri masih belum bisa menerima penuh karena masih memandang bahwa masyarakat sipil tidak punya hubungan sama sekali dengan politik. Itu sah-sah saja. Hanya memang kesadaran saat ini makin menguat untuk melihat bahwa kayaknya kalau tidak ikut dalam proses politik akan sulit.
Kalau ikut, apakah dalam sistem kepartaian yang sekarang atau lainnya?
Mungkin bisa melalui sistem kepartaian atau untuk kasus-kasus tertentu seperti Aceh mungkin bisa melalui calon independen, partai lokal, dan lain-lain. Tapi terus terang untuk di luar Aceh kedua aspek tadi yaitu calon independen dan partai lokal itu sepertinya akan sulit.
Apa di Aceh ada orang Tionghoa yang bisa didukung masuk ke politik formal?
Saya belum sampai mencarinya. Dalam arti belum pernah mendengar kabar ke arah sana karena sepertinya belum terlihat calon sama sekali. Bahkan untuk partisipasi politik pun saya tidak tahu. Saya belum menemukannya.
Pemberdayaan kaum Tionghoa tentu harus searah dengan pemberdayaan gender, pemberdayaan sosial. Sebenarnya banyak calon orang-orang politik yang kuat dari etnis Tionghoa, gender wanita, pintar, dan muda, contohnya Christine Tjhin. Mengapa Anda tidak masuk politik atau membuat partai sehingga jangan cuma berbicara?
Saya pikir karena saya orang baru. Maksudnya, saya juga merasa bahwa kapasitas saya belum cukup untuk ke sana.
Banyak sekali orang yang memperjuangan semua ini untuk rekan-rekannya, padahal yang paling qualified sebetulnya dirinya sendiri. Sekarang kalau ada kesempatan, apakah Anda bersedia berkomitmen pada suatu posisi politik formal?
Saya tidak mau menutup kemungkinan itu. Tapi saya juga tidak bisa menjawab iya secara tegas dan penuh percaya diri saat ini karena memang hati saya belum ke sana. Saya saja kadang-kadang masih merasa bahwa teman-teman yang berpandangan element masyarakat sipil itu harus masuk ke politik, saya pikir itu pilihan penting. Yang penting pilihannya ada dan pilihan itu dibuka. Tapi apakah kemudian saya melakukan hal yang sama? Saya belum yakin. Sebenarnya bukannya tidak mau sama sekali, saya pikir saya mau mencari yang terbaik. Saya pernah bertanya kepada mentor-mentor yang saya percaya betul, mereka mengatakan tidak ada partai politik yang sebaiknya saya masuki.
Memang tidak ada karena kita melihat yang diharapkan 1998 itu sekarang tidak ada pada sistem kepartaian. Tapi orang selalu mengatakan pilihannya antara membereskan lapangan atau turun main bola. Di mana kita berada sekarang, apakah masih tetap membereskan lapangan atau turun saja bermain?
Salah satu pertimbangan saya adalah terkait peran saya di komunitas Tionghoa. Ini bukan berarti saya mau hanya memikirkan komunitas Tionghoa tapi saya sebagai bagian dari element itu. Peran yang bisa saya lakukan, misalnya, untuk capacity building dulu pada mereka. Denga kata lain membersihkan lapangan dulu. Kalau saya maju sekarang pun dengan mengambil contoh tadi untuk proses RDP tentang advokasi, saya kelimpungan juga dong.
Soal kapasitas di kalangan Tionghoa, apakah itu gampang atau susah karena kaum Tionghoa punya kemampuan yang sudah bersejarah, teruji dalam bidang yang lain? Apakah itu gampang untuk memindahkannya ke bidang public issue?
Kalau menurut saya tidak gampang sampai saat ini. Saya sudah bergulat di bidang penelitian dan juga berusaha untuk berjaringan dengan kelompok masyarakat sipil yang berbeda-beda tapi saya merasa tiga tahun ini belum menghasilkan apa-apa. Kadang-kadang saya suka stress juga.
Orang suka membuat diri susah. Jadi apakah Anda membuat diri susah atau tidak? Apakah hidup seorang peneliti itu berbeda dengan seorang aktifis?
Tidak juga. Seperti di CSIS itu tipe-tipe peneliti banyak sekali. Mulai dari akademisi sekali sampai mereka yang tidak tertarik sama sekali dengan jaringan segala macamnya atau sampai yang kerjanya berjaringan terus. Kalau saya masih yang tengah-tengah. Saya masih yang memilih-milih untuk seberapa mood lewat persamaan. Saya memang harus mengenal teman-teman di jaringan masyarakat sipil lainnya, tapi saya ingin yang tidak merasa ada banyak perbedaan pemimpin dengan aktivis.
Komentar
Posting Komentar