Merangkai SinoLogika

Pengamat kebijakan China, Christine Susanna Tjhin mengatakan bahwa negeri Tirai Bambu tersebut masih mayoritas bergantung pada batubara untuk pasokan bahan bakar sumber energi. "China itu masih tergantung sama batubara, karena pembangkit listrik mereka mayoritas masih mengandalkan suplai batubara," kata Christine di Jakarta, Kamis. Saat berdiskusi yang diadakan oleh Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Christine membahas mengenai bagaimana negara China membangun kebijakan mengenai konsumsi batubara dan dampaknya terhadap lingkungan. Lebih lanjut Christine mengatakan bahwa China mampu mengkombinasikan antara anggaran negara mereka yang besar dan pengembangan teknologi untuk memaksimalkan pasokan energi. China sendiri saat ini masih menjadi penghasil energi yang besar namun juga mengkonsumsi energi yang besar pula. Menurut dia, hal tersebut merupakan dampak dari negara yang memiliki banyak populasi penduduk. Berdasarkan data, sebesar 69 persen energi di Cina

Early this year, Laode Syarif, the deputy chief of the Corruption Eradication Commission (KPK), asked the government to be careful with investments from China, citing data from the United States Department of Justice on enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). The data show 83 FCPA cases involving conduct in China — more than any other country by far, although it turns out all the cases involved multinational corporations operating in China. “If a European or American investor gets caught bribing officials in a foreign country, they will be punished back home. That doesn’t happen in China, or in Indonesia,” Laode said. That is true, albeit partly. One example is the graft case involving Malaysia’s former prime minister, Najib Razak. While investigation reports on Najib are manifold, we have barely heard news about any investigation in China into the Chinese counterpart who was linked to the 1Malaysia Development Berhad project or other China-linked projects

Perang dagang antara Amerika (AS) dengan Tiongkok (RRT) merupakan momok terbesar di kawasan saat ini. Bagaimana RRT, yang selama ini dipandang cenderung reaktif terhadap AS, akan merespon situasi tersebut? Ada baiknya kita menilik perjalanan diplomasi Tiongkok modern selama ini.  Pres. Donald Trump dan Melania Trump serta Pres. Xi Jinping dan Peng Liyuan  di Istana Terlarang, Beijing,  8 November 2018 Sejarah Awal Di awal berdirinya RRT, kebijakan luar negeri RRT terfokus pada kebijakan “bersandar ke satu sisi” (Kubu Sosialis, utamanya, dan Kubu Dunia Ketiga)” dan di saat yang bersamaan juga menyambut baik Gerakan Non-Blok KTT Bandung. Diplomasi RRT mengalami kemunduran drastis dan bahkan menutup diri di puncak Revolusi Budaya di sekitar 1960an. Perubahan tatanan dunia di awal 1970 mendorong RRT untuk menjalankan diplomasi segitiga dengan Amerika dan Uni Soviet. Setelah wafatnya Mao dan usainya kemelut revolusi di akhir 1970an, akhirnya diplomasi RRT mendapat postur baru setelah

Jakarta (ANTARA) -- Di usia ke-70 tahun, China menjulang dengan karakteristik yang lebih asertif dan berwawasan keluar sebagaimana terwujud dalam mega proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative atau BRI). Usai sudah era Tāoguāngyǎnghuì – prinsip yang dipegang Deng Xiaoping dan penerus-penerusnya dalam mengelola relasi China dengan dunia luar, di mana China lebih baik tidak menonjolkan diri dan menjaga jarak yang sehat dari politik internasional.  Banyak faktor yang dipandang sebagai motivasi di balik karakteristik ini – menguatnya rasa percaya diri karena kemajuan di berbagai bidang, mengelola ekses kapasitas produksi, mengkonsolidasi posisi strategis di kawasan dan lainnya. Namun, yang paling esensial adalah kepentingan rejim penguasa untuk menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif bagi keberlanjutan laju ekonomi China.  Prestasi Prima Tujuh Dekade Sepanjang sejarah modern China, tujuan pertumbuhan ekonomi menempati posisi dominan dalam tata kelola neg