Podcast HI UGM: Protes Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah China Mengatasi COVID
Pemberlakuan kebijakan nol-Covid dinamis berupa pembatasan akses hidup secara masif dan tes berulang kali di berbagai wilayah di Cina telah mendorong munculnya protes yang meluas dari masyarakat baru-baru ini. Namun, belakangan ini kasus Covid di negeri tersebut melonjak tajam setelah "pelonggaran" kebijakan mulai diberlakukan.
Nur Rachmat Yuliantoro dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada (UGM) berbincang-bincang dengan Christine Susanna Tjhin dari Gentala Institute mengenai Protes Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Cina Mengatasi COVID. Saksikan perbincangan mereka di Podcast HI Episode 56!
Christine menekankan bahwa Kebijakan Zero Covid merupakan payung tema besar yang disoroti oleh protes-protes yang ada, namun ada faktor-faktor lain yang berkontribusi di baliknya - seperti keresahan sosial dan ekonomi, krisis kepercayaan terhadap pertumbuhan ekonomi (terutama di kalangan kelas menengah dan menengah bawah) yang menghadapi problem struktural bahkan sebelum masa pandemi, kesenjangan kesejahteraan yang diperburuk dengan sejumlah lockdown semasa pandemi.
Menjawab apakah perlu ada kekhawatiran terhadap diplomasi vaksin mengingat membludaknya jumlah penderita di sana, Christine merasa untuk saat ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Nampaknya pemerintah Cina memiliki kemampuan untuk meneruskan diplomasi tersebut.
Hal yang jarang disoroti adalah pentingnya negara mitra dalam diplomasi vaksin yang sebenarnya merupakan proses timbal balik - ketimbang proses satu arah. Riset vaksin Cina sangat bergantung pada penelitian yang dilakukan di negara-negara mitra besar seperti Indonesia dan Brazil.
Arah kerjasama bilateral Indonesia Cina saat ini dalam hal transfer teknologi dan pengembangan riset vaksin di Indonesia sudah betul. Krisis di Cina ini perlu menjadi pembelajaran untuk mendorong lebih jauh kerjasama tadi.
Pembelajaran lain adalah peran teknologi tinggi dan big data dalam pengembangan kesehatan publik. Selain pengembangan perangkat keras (big data, 5G dll), kita perlu mengantisipasi pengembangan perangkat lunak (peraturan perundang-undangan, pagar-pagar norma, dll) yang bisa menjaga proses yang hanya canggih tapi juga tidak menyakiti kepentingan publik.
Saksikan di 📌 YouTube: ugm.id/PodcastHI56Youtube
Atau dengarkan di:
📌 Spotify
ugm.id/PodcastHI56Spotify
📌 Apple Podcast
ugm.id/PodcastHI56Apple
📌 Google Podcast
ugm.id/PodcastHI56Google
📌 Anchor
ugm.id/PodcastHI56Anchor
Komentar
Posting Komentar